PoliticsPopular News

Alasan Utama Rocky Gerung Mau Masuk Wantimpres Prabowo

Rocky Gerung, pengamat politik yang selama ini dikenal keras mengkritik pemerintah, kini resmi duduk di lingkar kekuasaan. Ia dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Wajar kalau publik bertanya: kenapa ia mau, dan apakah sikap kritisnya ikut berubah?

Dalam beberapa kesempatan, Rocky sudah menjawabnya. Tulisan ini merangkum penjelasan itu, lengkap dengan arti di balik tiap pernyataannya.

Ringkasan Singkat

  • Rocky menyebut dirinya hanya berpindah posisi, dari luar ke dalam pemerintahan, tanpa mengubah sikap.
  • Menurutnya, Wantimpres punya kedudukan etis, bukan teknis, sehingga tugasnya memberi pertimbangan, bukan menjalankan kebijakan.
  • Ia juga menyebut ingin menahan “surplus kekuasaan”, yakni kekuasaan yang terlalu besar dan berlebihan.

Pelantikan 26 Anggota Wantimpres

Pemerintah melantik 26 anggota Wantimpres pada hari itu. Pratikno ditetapkan sebagai Ketua dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Rocky Gerung termasuk dalam daftar anggota tersebut.

Bagi banyak orang, nama Rocky terasa mengejutkan. Selama ini ia lebih sering muncul sebagai akademisi dan pengamat yang menyoroti kebijakan serta praktik kekuasaan dari luar.

“Cuma Pindah”: Posisi Berubah, Sikap Tidak

Sesaat setelah pelantikan, wartawan menanyakan alasannya menerima tawaran itu. Jawaban Rocky singkat dan khas:

“Alasan gua menolak apa?”

Ia lalu menegaskan bahwa perubahan ini hanya soal tempat berdiri:

“Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break.”

Artinya: Rocky tidak merasa “berubah kubu”. Ia menganggap dirinya tetap orang yang sama dengan pandangan yang sama. Istilah radical break (putus radikal dari cara-cara lama) sering ia pakai untuk menggambarkan sikap politiknya. Yang berbeda hanya posisi: dulu pengkritik dari luar, kini pemberi pertimbangan dari dalam.

Kedudukan Etis, Bukan Teknis

Rocky menjelaskan bahwa Wantimpres bukan jabatan teknis seperti menteri. Ia mengaku mendapat pesan dari Presiden mengenai hal ini:

“Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa dewan pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis.”

Artinya: Wantimpres tidak mengurus urusan harian pemerintahan, tidak menjalankan program, dan tidak memutuskan kebijakan. Keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Peran dewan adalah memberi masukan.

Soal apa yang dimaksud “etis”, Rocky menyebut fungsinya sebagai fungsi normatif, yaitu menilai dampak sebuah kebijakan dan memastikan arahnya tetap sejalan dengan visi Presiden.

“Itu fungsi normatif dari dewan.”

Ia juga menyebut ada fungsi yang lebih politis, yaitu memantau situasi politik dan kebudayaan. Menurutnya, dewan ini bukan untuk menjawab persoalan konkret sehari-hari. Ia bahkan memakai istilah yang cukup tidak biasa untuk pekerjaan pemerintahan:

“kemampuan untuk berfantasi tentang masa depan republik”

Artinya: Rocky memandang Wantimpres sebagai ruang berpikir jangka panjang, bukan ruang rapat teknis.

Alasan Lain: Menghentikan “Surplus Kekuasaan”

Dalam keterangannya pada Kamis (8/10/2026), Rocky memberi alasan yang lebih filosofis. Ia memakai istilah “surplus kekuasaan” untuk menggambarkan kekuasaan yang terlalu besar dan berlebihan.

“Jadi gua di dalam untuk menghentikan surplus kekuasaan”

Menurutnya, orang yang anti terhadap kekuasaan tidak harus selalu mengkritik dari luar. Ia menilai masuk ke dalam pun sama saja, selama tujuannya menahan kekuasaan yang berlebihan.

“saya anti power yang obsesif, anti surplus kekuasaan”

Artinya: Rocky tidak menolak kekuasaan sebagai konsep. Yang ia lawan adalah kekuasaan yang obsesif dan tanpa batas. Ia menyebut alasannya sederhana:

“kekuasaan yang eksesif itu sumber dari korupsi”

Soal Kritik: “Istana Itu Sarang Korupsi”

Rocky mengaku sadar ada yang mempertanyakan konsistensinya. Ia mengutip pertanyaan yang pernah diarahkan kepadanya: bagaimana mungkin orang yang bicara antikorupsi justru masuk istana, yang dianggap sebagian orang sebagai sarang korupsi?

Jawabannya, ia masuk justru untuk itu:

“memberantas maling-maling yang sembunyi di bawah meja istana”

Perlu dicatat: ungkapan ini adalah gaya bicara dan klaim Rocky sendiri. Kalimat itu bukan tuduhan resmi terhadap pihak tertentu, dan Rocky tidak menyebut nama atau kasus spesifik. Wantimpres juga tidak punya kewenangan penegakan hukum.

Tetap Kritis, Tapi Lewat Jalur Berbeda

Rocky juga membedakan antara kritik publik dan masukan internal. Di dalam Wantimpres, kritik disampaikan sebagai bahan pertimbangan etis sebelum Presiden memutuskan.

Menurut Rocky, tugas dewan antara lain menilai apakah kebijakan sudah sejalan dengan visi, tema, dan janji kampanye Presiden, terutama soal kemakmuran rakyat. Ia menjelaskan alasan harus bersikap kritis:

“Dua-duanya persepsi”

Maksudnya, selalu ada persepsi positif dan negatif atas sebuah kebijakan, dan keduanya perlu dibaca. Pengguna akhir dari pertimbangan itu, katanya, jelas:

“user-nya adalah Bapak Presiden”

Rocky juga menekankan dua batas. Pertama, pertimbangan harus berpijak pada prinsip normatif dan bebas dari dorongan politik praktis. Kedua, Wantimpres tidak berwenang memperbaiki kebijakan atau komunikasi publik pemerintah secara langsung. Kalau ada jarak antara tujuan kebijakan dan persepsi masyarakat, hal itu hanya menjadi catatan masukan bagi Presiden.

Yang Tidak Ia Jelaskan

Ketika ditanya soal proses penunjukannya oleh Presiden Prabowo, Rocky memilih tidak membeberkan kronologinya. Menurutnya, yang lebih penting adalah publik memahami fungsi, pengawasan etis, dan tanggung jawab Wantimpres.

Bagaimana Membaca Pernyataan Ini

Semua alasan di atas adalah penjelasan dari Rocky sendiri. Pembaca bisa menilainya dari beberapa sisi:

  • Bagi yang melihatnya positif: kritik dari dalam bisa memberi masukan langsung kepada pengambil keputusan.
  • Bagi yang masih ragu: banyak orang bertanya apakah suara kritis tetap bebas bila berada di dalam struktur yang sama dengan pihak yang dikritik, terlebih peran Wantimpres hanya memberi nasihat yang tidak mengikat.

Bagaimana peran itu berjalan sebenarnya baru bisa dinilai dari kerja nyata dalam beberapa bulan ke depan, bukan dari pernyataan saat pelantikan.

Informasi dapat berkembang. Artikel ini akan diperbarui bila ada pernyataan atau perkembangan baru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *